Pemerintah Tidak Peka Terhadap Penderitaan TKI

SENAYAN (Pos Kota) – Telantarnya ribuan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di kolong jembatan Kandara, Jedah, menunjukkan pemerintah RI tidak serius mengurus warga negaranya dan hanya berharap devisanya saja. Karena itu tak ada alasan kecuali menghentikannya.
“Pejabat konsulat di Jeddah sudah biasa melihat pemandangan warganya menggelandang di bawah kolong jembatan itu,” kata anggota Komisi IX DPR dari FPAN, Mardiana Indraswati, Kamis (9/12).
Mardiana mengaku sudah melihat sendiri kondisi WNI di kolong jembatan itu. Setekah bicara dari hati ke hati, ia mendapati bahwa mereka memang sudah tidak punya pekerjaan lagi, dan banyak yang trauma.“Mereka ketakutan dengan para majikan yang tega menyiksa. Gajinya pun tidak dibayar, sehingga memilih melarikan diri. Mereka tidak mau lagi ke majikannya,” ujarnya.
“Pihak konsulat sudah masa bodoh dan menelantarkan mereka. Padahal, ini mewakili wajah dan harkat bangsa Indonesia. Bagaimana pun, warga kita harus ditangani,” ujarnya. Mereka disuasanakan untuk menggelandang dan tidak diurus.
MASALAH TEMPAT
Soal keluhan KJRI tidak punya tempat menampung ribuan TKI itu, Mardiana mengaku heran, sebab ada tempat luas yang bisa digunakan. Rumah itu adalah untuk BPHI (Balai Pengobatan Haji Indonesia). “Kita punya rumah untuk haji yang sewanya ratusan miliar dan hanya digunakan musim haji Ini kan bisa digunakan untuk TKI,” katanya.
Melihat perlindungan TKI yang hanya seadanya ini, mau tak mau harus dihentikan sementara (moratorium).
Berbagai kasus sudah mencoreng harkat dan martabat bangsa kita. “Kalau nanti ada moratorium, terutama ke Arab, maka harus benar-benar ada pembenahan. “Kementerian Nakertrans tidak akan mampu berjalan sendiri, harus dengan departemen terkait.”
Ia berharap, moratorium itu juga diarahkan ke penghentian total. Artinya pemerintah dan seluruh elemen menciptakan kesempatan bagi warganya agar bisa bekerja dan bangga mencari nafkah di negeri sendiri. “Bagaimana pun, walau ada TKI yang sukses, tapi masih terlalu banyak hal yang mengibakan,” ujar wakil rakyat dari Dapil VII Jawa TImur itu. (winoto/B)
http://www.poskota.co.id/berita-terkini/2010/12/09/pemerintah-tidak-peka-terhadap-penderitaan-tki